Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta kembali muncul, wacana yang pernah disinggung sebelumnya oleh presiden soekarno. Saya sendiri setuju dan mengakui bahwa bahwa Jakarta sudah tidak cocok dijadikan ibu kota. Memang benar pemindahan ibu kota bukan hal mudah dan perlu kajian mendalam. Pernah saya baca, pengkajian pemindahan ibu kota bisa memakan waktu hingga 10-20 Tahun. Itu hasil rata rata dari berbagai negara yang memindahkan ibu kotanya. Contohnya saja negara tetangga kita yaitu Malaysia.
Mengapa ide pemindahan ibu kota merupakan ide yang cemerlang. Dilihat dari Pulau Jawa saja sudah kelebihan beban, baik soal ekosistem maupun populasi penduduk. Hampir 60 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal luas daratannya tak sampai 7 persen daratan Indonesia. Khususnya Jakarta, Masalah paling umum di Jakarta adalah macet yang menyebabkan lambatnya urusan. Pemerintahan pun terganggu. Belum banjir dan sebagainya. Dalam aspek ini cenderung kepada penataan ulang tata negara Indonesia, bukan hanya menata Jawa maupun Jakarta. Namun menata Indonesia berarti menata Jabodetabek, Jawa, antarpulau, Sabang-Merauke.
Memang belum jelas pemindahan ini pemindahan pusat pemerintahannya saja atau sekaligus dengan ibukotanya. Bukan hal aneh jika sebuah negara memisahkan lebih detail antara ibu kota, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis. Konsep ini tidak seperti di Indonesia yang segalanya berpusat dalam satu kota yaitu Jakarta. Itulah kenapa Jakarta bisa sepadat itu. Pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis merupakan solusi memecah kepadatan. Contoh misalkan seperti ibu kota dan pusat pemerintahan Amerika Serikat adalah Washington DC, tetapi pusat bisnisnya ada di New York dan Los Angeles dan lain sebagainya.
Apabila pemindahan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, siap-siap saja dengan implikasi besar pada biaya, infrastruktur, dan demografi. Dalam hal lain, Secara lokasi syarat minimal pusat pemerintahan yang baik ialah yang bebas dari kemungkinan bencana alam, geografis yang memadai dan lain sebagainya. Dapat ditunjuk pulau Kalimantan adalah yang paling tepat. Pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik, artinya relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain wilayahnya yang luas, Kalimantan juga berada ditengah tengah Negara. Walaupun jika kita kaji dan lihat dari masalah kemarin yang melanda kalimantan yaitu kebakaran hutan menghebohkan negara bahkan sampai negara tetangga merasakan dampaknya.
Aspek biaya kalkulasikan yang pasti akan memakan ratusan triliun. Bagi saya biaya sebesar itupun namun jika untuk kemajuan negara dapat dimaklumi, sebut saja investasi jangka panjang. Mau tidak maupun jika Jakarta terus menerus dengan kondisi seperti itu, akan ada masanya dimana masyarakat meninggalkan kota tersebut. Yang jadi masalahnya dan trauma umum adalah ketidak percayaan kepada para politikus yang mendalangi hal itu, yaitu sifat korup mereka. Tengok kembali proyek hambalang yang sekarang berhenti beroperasi sebelum waktunya selesai. Dan tidak tahu lagi nasib proyek tersebut yang hancur perilaku korupsi para pemegang wewenangnya. Dari proyek yang bisa dibilang jauh lebih kecil dari pada pemindahan ibu kota hancur seperti itu apalagi proyek yang memakan biaya ratusan triliun bisa seperti tikus yang menemukan lumbung padi.
Harapan saya, dimana pun Ibu Kota Negara Indonesia, asalkan bisa mensejahterakan rakyatnya. Kalau memang terlaksana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, segala aspek harus diperhatikan dan harus diatur betul-betul, seperti infrastruktur, jalan raya harus ditata dengan rapi, jadi tata kotanya itu benar-benar rapi. Memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, jadi jangan sampai setelah ibu kota dipindahkan, hanya sebagai tempat menguntungkan penguasa saja, tapi masyarakat dirugikan, semua itu tidak dibenarkan.
Mengapa ide pemindahan ibu kota merupakan ide yang cemerlang. Dilihat dari Pulau Jawa saja sudah kelebihan beban, baik soal ekosistem maupun populasi penduduk. Hampir 60 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal luas daratannya tak sampai 7 persen daratan Indonesia. Khususnya Jakarta, Masalah paling umum di Jakarta adalah macet yang menyebabkan lambatnya urusan. Pemerintahan pun terganggu. Belum banjir dan sebagainya. Dalam aspek ini cenderung kepada penataan ulang tata negara Indonesia, bukan hanya menata Jawa maupun Jakarta. Namun menata Indonesia berarti menata Jabodetabek, Jawa, antarpulau, Sabang-Merauke.
Memang belum jelas pemindahan ini pemindahan pusat pemerintahannya saja atau sekaligus dengan ibukotanya. Bukan hal aneh jika sebuah negara memisahkan lebih detail antara ibu kota, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis. Konsep ini tidak seperti di Indonesia yang segalanya berpusat dalam satu kota yaitu Jakarta. Itulah kenapa Jakarta bisa sepadat itu. Pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis merupakan solusi memecah kepadatan. Contoh misalkan seperti ibu kota dan pusat pemerintahan Amerika Serikat adalah Washington DC, tetapi pusat bisnisnya ada di New York dan Los Angeles dan lain sebagainya.
Apabila pemindahan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, siap-siap saja dengan implikasi besar pada biaya, infrastruktur, dan demografi. Dalam hal lain, Secara lokasi syarat minimal pusat pemerintahan yang baik ialah yang bebas dari kemungkinan bencana alam, geografis yang memadai dan lain sebagainya. Dapat ditunjuk pulau Kalimantan adalah yang paling tepat. Pulau ini jauh dari daerah batas konvergen tektonik, artinya relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain wilayahnya yang luas, Kalimantan juga berada ditengah tengah Negara. Walaupun jika kita kaji dan lihat dari masalah kemarin yang melanda kalimantan yaitu kebakaran hutan menghebohkan negara bahkan sampai negara tetangga merasakan dampaknya.
Aspek biaya kalkulasikan yang pasti akan memakan ratusan triliun. Bagi saya biaya sebesar itupun namun jika untuk kemajuan negara dapat dimaklumi, sebut saja investasi jangka panjang. Mau tidak maupun jika Jakarta terus menerus dengan kondisi seperti itu, akan ada masanya dimana masyarakat meninggalkan kota tersebut. Yang jadi masalahnya dan trauma umum adalah ketidak percayaan kepada para politikus yang mendalangi hal itu, yaitu sifat korup mereka. Tengok kembali proyek hambalang yang sekarang berhenti beroperasi sebelum waktunya selesai. Dan tidak tahu lagi nasib proyek tersebut yang hancur perilaku korupsi para pemegang wewenangnya. Dari proyek yang bisa dibilang jauh lebih kecil dari pada pemindahan ibu kota hancur seperti itu apalagi proyek yang memakan biaya ratusan triliun bisa seperti tikus yang menemukan lumbung padi.
Harapan saya, dimana pun Ibu Kota Negara Indonesia, asalkan bisa mensejahterakan rakyatnya. Kalau memang terlaksana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, segala aspek harus diperhatikan dan harus diatur betul-betul, seperti infrastruktur, jalan raya harus ditata dengan rapi, jadi tata kotanya itu benar-benar rapi. Memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, jadi jangan sampai setelah ibu kota dipindahkan, hanya sebagai tempat menguntungkan penguasa saja, tapi masyarakat dirugikan, semua itu tidak dibenarkan.
Komentar
Posting Komentar